Reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan permanen

“Berhentinya Reklamasi Teluk Jakarta harus Permanen”

Jakarta, (18/04) –  Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meminta kepada seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah agar menghentikan reklamasi teluk jakarta secara permanen. Meskipun pemerintah pusat mulai dari menteri kelautan dan perikanan hingga wakil presiden mendukung penghentian reklamasi teluk Jakarta, namun masih ada kemungkinan proyek reklamasi ini diteruskan dengan syarat aturan dan prosedural dan pemenuhan hak publik terpenuhi.

“Saya pribadi di komisi IV, tidak mengakui istilah “too big to fall” bagi reklamasi teluk jakarta. Reklamasi teluk Jakarta ini terlalu kotor sehingga untuk mengambil keputusan sederhana yang benar saja masih bertele-tele”, ketus anggota banggar DPR ini.

Politisi PKS dapil sulawesi selatan II ini menyarankan kepada pemerintah, agar teguh pendirian demi kemaslahatan masyarakat bersama untuk tidak memberikan peluang sekecil apapun untuk meloloskan penerusan proyek besar reklamasi teluk Jakarta. Pemerintah pusat harus menutup pintu serapatnya sehingga reklamasi teluk Jakarta berhenti secara permanen.

Masyarakat kecil, lanjut Akmal, hanya tidak berdaya dengan segala keputusan pemerintah jika mereka tidak ada yang membela. Reklamasi ini ujung-ujungnya adalah duka nestapa kaum kecil di wilayah utara Jakarta.

“Banyak pihak sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi teluk jakarta ini. Mulai dari penjelasan cacat hukum, review kelayakan lingkungan, rekomendasi menteri terhadap penghentian, kesiapan infrastruktur penyangga akibat reklamasi yang nihil hingga jeritan masyarakat pesisir yang berteriak keras. Sudah tidak ada alasan untuk meneruskan reklamasi ini”, tukas Akmal.

Secara undang-undang, lanjutnya, sebelum ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir, tidak ada aturan mengenai reklamasi secara nasional. Sedangkan keputusan reklamasi teluk jakarta muncul tahun 1995. Gubernur jakarta tidak bisa menggunakan dasar Keppres Nomor 52 Tahun 1995 untuk reklamsi teluk jakarta oleh sebab pada tahun 2008, keluar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Jabodetabekpunjur. Aturan ini sekaligus membatalkan tata ruang pantura yang diatur dalam Keppres 52/1995.

Andi Akmal yang juga ketua kelompok Komisi IV (Poksi IV) di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai Gubernur Ahok terlalu ngeyel untuk meneruskan reklamasi teluk Jakarta.  Semua pihak yang sudah memberikan jabaran terkait kejanggalan proyek ini baik dari sisi hukum, ekonomi maupun lingkungan tidak digubrisnya.  Bahkan wakil presiden Jusuf Kalla masih diajak debat terkait permintaan penghentian reklamasi ini.

“Ada raksasa besar dibelakang Ahok hingga ia terlalu berani pasang badan untuk melanjutkan reklamasi teluk Jakarta hingga wapres masih dianggap remeh. Sebaiknya Gubernur Jakarta mendengarkan rekomendasi pemerintah pusat demi kebaikan seluruh pihak baik pemerintah maupun rakyat pesisir sekitar pantai utara Jakarta”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.

Comments

comments